PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

I. Pengertian
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994.PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

II. Objek PBB
Objek PBB adalah “Bumi dan atau Bangunan”:
Bumi:
Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia, Contoh : sawah, ladang, kebun, tanah. pekarangan, tambang,dll.
Bangunan :
Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.
Contoh : rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dll

III. Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan PBB
Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek yang :
1.Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dan lain-lain,
2.Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
3.Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
4.Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
5.Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
IV. Subjek Pajak dan Wajib Pajak
Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:
- mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;
- memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
- memiliki bangunan, dan atau;
- menguasai bangunan, dan atau;
- memperoleh manfaat atas bangunan.
Wajib Pajak adalah Subyek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak.
V. Cara Mendaftarkan Objek PBB
Orang atau Badan yang menjadi Subjek PBB harus mendaftarkan Objek Pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, Kantor Pelayanan PBB (KP PBB), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi letak objek tersebut, dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang tersedia gratis di KPP Pratama, KP PBB, KP2KP atau KP4 setempat.
VI. Dasar Pengenaan PBB
Dasar pengenaan PBB adalah “Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)”. NJOP ditetapkan perwilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan gubernur serta memperhatikan:
a.Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar;
b.perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;
c.nilai perolehan baru;
d.penentuan Nilai Jual Objek Pajak pengganti.
VII.Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)
NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/Kota setinggi-tingginya Rp 12.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu Tahun Pajak.
b.Apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu Objek Pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan Objek Pajak lainnya.
 VIII.Dasar Penghitungan PBB
Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).Besarnya NJKP adalah sebagai berikut;
• Objek pajak perkebunan adalah 40%
• Objek pajak kehutanan adalah 40%
• Objek pajak pertambangan adalah 20%
• Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan):
- apabila NJOP-nya > Rp. l .000.000.000,00 adalah 40%
- apabila NJOP-nya <Rp. l .000.000.000,00 adalah 20%
IX. Tarif PBB
Besarnya tarif PBB adalah 0,5%
X. Rumus Penghitungan PBB
Rumus penghitungan PBB = Tarif x NJKP

a. Jika NJKP = 40% x (NJOP - NJOPTKP)
maka besarnya PBB
= 0,5% x 40% x (NJOP - NJOPTKP)
= 0,2%x (NJOP-NJOPTKP)

b. Jika NJKP = 20% x (NJOP - NJOPTKP)
maka besarnya PBB
= 0,5% x 20% x (NJOP - NJOPTKP)
= 0,1 %x (NJOP -NJOPTKP)
XI. Tempat Pembayaran PBB
Wajib Pajak yang telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari Kantor Pelayanan PBB atau disampaikan lewat Pemerintah Daerah harus melunasinya tepat waktu pada tempat pembayaran yang telah ditunjuk dalam SPPT yaitu Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.
XII. Saat Yang Menentukan Pajak Terutang.
Saat yang menentukan pajak terutang atau belum dibayar adalah keadaan Objek Pajak pada tanggal 1 Januari.Dengan demikian segala mutasi atau perubahan atas Objek Pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak pada tahun berikutnya.
Contoh :
A menjual tanah kepada B pada tanggal 2 Januari 1996.Kewajiban PBB Tahun 1996 masih menjadi tanggung jawab A. Sejak Tahun Pajak 1997 kewajiban PBB menjadi tanggung jawab B.
Pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak pada tahun berikutnya.
Contoh :
A menjual tanah kepada B pada tanggal 2 Januari 1996. Kewajiban PBB Tahun 1996 masih menjadi tanggung jawab A. Sejak Tahun Pajak 1997 kewajiban PBB menjadi tanggung jawab B

KLASIFIKASI BUMI DAN BANGUNAN SERTA PENERAPANNYA DALAM MENGHITUNG PBB

Untuk memudahkan penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang atas suatu objek pajak berupa tanah (bumi) dan atau bangunan perlu diketahui pengelompokan objek pajak menurut nilai jualnya, tarif, Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Pengelompokan Objek Pajak menurut nilai jual tersebut lazim disebut dengan klasifikasi tanah (bumi) dan bangunan.

I. Klasifikasi, Penggolongan Dan Ketentuan Nilai Jual Bumi Kelompok A.
Klas Penggolongan; Nilai Jual Permukaan Bumi ( Tanah ); Nilai Jual (Rp/M2)
1 ; > 3.000.000 s/d 3.200.000 ;3.100.000
2 ; > 2.850.000 s/d 3.000.000 ;2.925.000
3 ; > 2.708.000 s/d 2.850.000 ;2.779.000
4 ; > 2.573.000 s/d 2.708.000 ;2.640.000
5 ; > 2.444.000 s/d 2.573.000 ;2.508.000
6 ; > 2.261.000 s/d 2.444.000 ;2.352.000
7 ; > 2.091.000 s/d 2.261.000 ;2.176.000
8 ; > 1.934.000 s/d 2.091.000 ;2.013.000
9 ; > 1.789.000 s/d 1.934.000 ;1.862.000
10 ; > 1.655.000 s/d 1.789.000 ;1.722.000
11 ; > 1.490.000 s/d 1.655.000 ;1.573.000
12 ; > 1.341.000 s/d 1.490.000 ;1.416.000
13 ; > 1.207.000 s/d 1.341.000 ;1.274.000
14 ; > 1.086.000 s/d 1.207.000 ;1.147.000
15 ; > 977.000 s/d 1.086.000 ;1.032.000
16 ; > 855.000 s/d 977.000 ;916.000
17 ; > 748.000 s/d 855.000 ;802.000
18 ; > 655.000 s/d 748.000 ;702.000
19 ; > 573.000 s/d 655.000 ;614.000
20 ; > 501.000 s/d 573.000 ;537.000
21 ; > 426.000 s/d 501.000 ;464.000
22 ; > 362.000 s/d 426.000 ;394.000
23 ; > 308.000 s/d 362.000 ;335.000
24 ; > 262.000 s/d 308.000 ;285.000
25 ; > 223.000 s/d 262.000 ;243.000
26 ; > 178.000 s/d 223.000 ;200.000
27 ; > 142.000 s/d 178.000 ;160.000
28 ; > 114.000 s/d 142.000 ;128.000
29 ; > 91.000 s/d 114.000 ;103.000
30 ; > 73.000 s/d 91.000 ;82.000
31 ; > 55.000 s/d 73.000 ;64.000
32 ; > 41.000 s/d 55.000 ;48.000
33 ; > 31.000 s/d 41.000 ;36.000
34 ; > 23.000 s/d 31.000 ;27.000
35 ; > 17.000 s/d 23.000 ;20.000
36 ; > 12.000 s/d 17.000 ;14.000
37 ; > 8.400 s/d 12.000 ;10.000
38 ; > 5.900 s/d 8.400 ;7.150
39 ; > 4.100 s/d 5.900 ;5.000
40 ; > 2.900 s/d 4.100 ;3.500
41 ; > 2.000 s/d 2.900 ;2.450
42 ; > 1.400 s/d 2.000 ;1.700
43 ; > 1.050 s/d 1.400 ;1.200
44 ; > 760 s/d 1.050 ;910
45 ; > 550 s/d 760 ;660
46 ; > 410 s/d 550 ;480
47 ; > 310 s/d 410 ;350
48 ; > 240 s/d 310 ;270
49 ; > 170 s/d 240 ;200
50 ; > 170 ;140

Klasifikasi, Penggolongan Dan Ketentuan Nilai Jual Bumi Kelompok B
Klas Penggolongan ; Nilai Jual Permukaan Bumi ( Tanah ) ; Nilai Jual (Rp/M2)
1 ;> 67,390,000 s/d 69,700,000 ;68,545,000
2 ;> 65,120,000 s/d 67,390,000 ;66,255,000
3 ;> 62,890,000 s/d 65,120,000 ;64,000,000
4 ;> 60,700,000 s/d 62,890,000 ;61,795,000
5 ;> 58,550,000 s/d 60,700,000 ;59,625,000
6 ;> 56,440,000 s/d 58,550,000 ;57,495,000
7 ;> 54,370,000 s/d 56,440,000 ;55,405,000
8 ;> 52,340,000 s/d 54,370,000 ;53,355,000
9 ;> 50,350,000 s/d 52,340,000 ;51,345,000
10 ;> 48,400,000 s/d 50,350,000 ;49,375,000
11 ;> 46,490,000 s/d 48,400,000 ;47,445,000
12 ;> 44,620,000 s/d 46,490,000 ;45,555,000
13 ;> 42,790,000 s/d 44,620,000 ;43,705,000
14 ;> 41,000,000 s/d 42,790,000 ;41,895,000
15 ;> 39,250,000 s/d 41,000,000 ;40,125,000
16 ;> 37,540,000 s/d 39,250,000 ;38,395,000
17 ;> 35,870,000 s/d 37,540,000 ;36,705,000
18 ;> 34,240,000 s/d 35,870,000 ;35,055,000
19 ;> 32,650,000 s/d 34,240,000 ;33,445,000
20 ;> 31,100,000 s/d 32,650,000 ;31,875,000
21 ;> 29,590,000 s/d 31,100,000 ;30,345,000
22 ;> 28,120,000 s/d 29,590,000 ;28,855,000
23 ;> 26,690,000 s/d 28,120,000 ;27,405,000
24 ;> 25,300,000 s/d 26,690,000 ;25,995,000
25 ;> 23,950,000 s/d 25,300,000 ;24,625,000
26 ;> 22,640,000 s/d 23,950,000 ;23,295,000
27 ;> 21,370,000 s/d 22,640,000 ;22,005,000
28 ;> 20,140,000 s/d 21,370,000 ;20,755,000
29 ;> 18,950,000 s/d 20,140,000 ;19,545,000
30 ;> 17,800,000 s/d 18,950,000 ;18,375,000
31 ;> 16,690,000 s/d 17,800,000 ;17,245,000
32 ;> 15,620,000 s/d 16,690,000 ;16,155,000
33 ;> 14,590,000 s/d 15,620,000 ;15,105,000
34 ;> 13,600,000 s/d 14,590,000 ;14,095,000
35 ;> 12,650,000 s/d 13,600,000 ;13,125,000
36 ;> 11,740,000 s/d 12,650,000 ;12,195,000
37 ;> 10,870,000 s/d 11,740,000 ;11,305,000
38 ;> 10,040,000 s/d 10,870,000 ;10,455,000
39 ;> 9,250,000 s/d 10,040,000 ;9,645,000
40 ;> 8,500,000 s/d 9,250,000 ;8,875,000
41 ;> 7,790,000 s/d 8,500,000 ;8,145,000
42 ;> 7,120,000 s/d 7,790,000 ;7,455,000
43 ;> 6,490,000 s/d 7,120,000 ;6,805,000
44 ;> 5,900,000 s/d 6,490,000 ;6,195,000
45 ;> 5,350,000 s/d 5,900,000 ;5,625,000
46 ;> 4,840,000 s/d 5,350,000 ;5,095,000
47 ;> 4,370,000 s/d 4,840,000 ;4,605,000
48 ;> 3,940,000 s/d 4,370,000 ;4,155,000
49 ;> 3,550,000 s/d 3,940,000 ;3,745,000
50 ;> 3,200,000 s/d 3,550,000 ;3,375,000

II. Klasifikasi, Penggolongan Dan Ketentuan Nilai Jual Bangunan Kelompok A
Klas Penggolongan, Nilai Jual Bangunan ( Rp/M2 ) Nilai Jual (Rp/M2)
1 ;> 1,034,000 s/d 1,366,000 ;1,200,000
2 ; > 902,000 s/d 1,034,000 ;968,000
3 ;> 744,000 s/d 902,000 ;823,000
4 ;> 656,000 s/d 744,000 ;700,000
5 ;> 534,000 s/d 656,000 ;595,000
6 ;> 476,000 s/d 534,000 ;505,000
7 ;> 382,000 s/d 476,000 ;429,000
8 ;> 348,000 s/d 382,000 ;365,000
9 ;> 272,000 s/d 348,000 ;310,000
10 ;> 256,000 s/d 272,000 ;264,000
11 ;> 194,000 s/d 264,000 ;225,000
12 ;> 188,000 s/d 194,000 ;191,000
13 ;> 136,000 s/d 188,000 ;162,000
14 ;> 128,000 s/d 136,000 ;132,000
15 ;> 104,000 s/d 128,000 ;116,000
16 ;> 92,000 s/d 104,000 ;98,000
17 ;> 74,000 s/d 92,000 ;83,000
18 ;> 68,000 s/d 74,000 ;71,000
19 ;> 52,000 s/d 68,000 ;60,000
20 ;> 52,000 ;50,000

Klasifikasi, Penggolongan Dan Ketentuan Nilai Jual Bangunan Kelompok B
Klas Penggolongan; Nilai Jual Bangunan ( Rp/M2 ); Nilai Jual (Rp/M2)
1 ;> 14,700,000 s/d 15,800,000 ;15,250,000
2 ;> 13,600,000 s/d 14,700,000 ;14,150,000
3 ;> 12,550,000 s/d 13,600,000 ;13,075,000
4 ;> 11,550,000 s/d 12,550,000 ;12,050,000
5 ;> 10,600,000 s/d 11,550,000 ;11,075,000
6 ;> 9,700,000 s/d 10,600,000 ;10,150,000
7 ;> 8,850,000 s/d 9,700,000 ;9,275,000
8 ;> 8,050,000 s/d 8,850,000 ;8,450,000
9 ;> 7,300,000 s/d 8,050,000 ;7,675,000
10 ;> 6,600,000 s/d 7,300,000 ;6,950,000
11 ;> 5,850,000 s/d 6,600,000 ;6,225,000
12 ;> 5,150,000 s/d 5,850,000 ;5,500,000
13 ;> 4,500,000 s/d 5,150,000 ;4,825,000
14 ;> 3,900,000 s/d 4,500,000 ;4,200,000
15 ;> 3,350,000 s/d 3,900,000 ;3,625,000
16 ;> 2,850,000 s/d 3,350,000 ;3,100,000
17 ;> 2,400,000 s/d 2,850,000 ;2,625,000
18 ;> 2,000,000 s/d 2,400,000 ;2,200,000
19 ;> 1,666,000 s/d 2,000,000 ;1,833,000
20 ;> 1,366,000 s/d 1,666,000 ;1,516,000

III. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
Mulai 1 Januari 2001 NJOPTKP untuk setiap daerah ditetapkan setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,- untuk tiap wajib pajak (WP) apabila WP mempunyai lebih dari satu Objek Pajak maka yang mendapatkan NJOPTKP hanya satu objek, yaitu yang nilainya paling tinggi.
IV. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan
Tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dikenakan atas Objek Pajak adalah tarif tunggal yaitu sebesar 0,5%
V. Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)
Besarnya persentase NJKP adalah sebagai berikut:
• Objek pajak perkebunan adalah 40%
• Objek pajak kehutanan adalah 40%
• Objek pajak pertambangan adalah 40%
• Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan):
- apabila NJOP-nya > Rp. l.000.000.000,00 adalah 40%
- apabila NJOP-nya < Rp. l.000.000.000,00 adalah 20%

VII. Penerapan Klasifikasi Bumi dan/atau Bangunan Dalam Penghitungan PBB
Contoh:
A. Objek perumahan:
- Luas Bumi 1.000 m2 dengan nilai Jual Rp. 840.000,00/m2 Nilai Jual tanah tersebut termasuk kelas A 17 dengan nilai jual Rp. 802.000,- /m2
- Luas Bangunan 400 m2 dengan nilai jual Rp. 1,000.000,00/m2. Nilai jual bangunan tersebut termasuk kelas A 2 dengan nilai jual Rp. 968.000,- /m2

Penghitungan PBB-nya:
- Jumlah NJOP bumi
1,000 x Rp 802.000,- = Rp. 802.000.000,-
- Jumlah NJOP Bangunan 400 x Rp 968.000,- = Rp. 387.200.000,-
- NJOP sebagai dasar pengenaan = Rp. 1.189.200.000,-
- NJOPTKP = Rp. 12.000.000,-
- NJOP untuk penghitungan PBB = Rp. 1.177.200.000,-
- NJKP 40% x Rp. 1.177.200.00,- = Rp. 470.880.000,-

PBB yang terutang
0,5% X Rp 470.480.000,- = Rp. 2.354.400,- (Dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah.

KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB

1. Pengertian
Kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah selisih antara pajak yang dibayar dengan pajak yang terutang. Kelebihan pembayaran PBB terjadi dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) lebih besar dari jumlah PBB yang seharusnya terutang.
2. Penyebab Terjadinya Kelebihan Pembayaran
a. Perubahahan peraturan;
b. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan;
c. Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan;
d. Kekeliruan pembayaran.
e. Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Tata Cara Pengajuan Permohonan
a. Mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang jelas kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan PBB atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/Surat Ketetapan Pajak (SKP)/Surat Tagihan Pajak (STP).
b. Surat permohonan disampaikan langsung atau dikirim melalui pos tercatat;
c. Surat permohonan dilampiri dengan dokumen yang berkaitan dengan objek pajak yang
dimohonkan berupa:
-fotokopi SPPT/SKP/STP dan Surat Keputusan tentang Keberatan/Banding dan atau Surat Keputusan tentang Pemberian Pengurangan atau Surat Keputusan Pengadian;
-Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB.
d. Meminta tanda bukti penerimaan surat permohonan (yang sudah lengkap) dari pejabat Kantor Pelayanan PBB yang ditunjuk.

4. Pelaksanaan Pengembalian
a. Dalam jangka waktu 12 bulan sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap dari WP,Kantor Pelayanan PBB atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama harus menerbitkan :
- Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) PBB, apabila jumlah yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
- Surat Pemberitaan (SPb), apabila jumlah yang dibayar sama dengan jumlah PBB yang
seharusnya terutang;
- Surat Ketetapan Pajak (SKP) apabila jumlah yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB yang seharusnya terutang.
b.Kepala Kantor Pelayanan PBB atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama harus menerbitkan Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) dalam jangka waktu1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKKPP.PBB.
c.Dalam hal WP mempunyai utang PBB atas objek lainnya dalam wilayah Kabupaten/Kota yang sama, maka kelebihan pembayaran PBB yang tercantum dalam SKKPP.PBB langsung diperhitungkan terlebih dahulu.
d.WP dapat mengajukan permohonan agar kelebihan pembayaran PBB diperhitungkan dengan penetapan PBB yang akan datang.
e.Atas sisa penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d, dapat diterbitkan SPMKP.PBB.